Komisi VII DPR Akan Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Danau Singkarak

11-06-2012 / KOMISI VII

Rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR berjanji akan memperjuangkan aspirasi yang dihimpun oleh masyarakat sekitar Danau Singkarak.

Demikian yang ditegaskan Ketua Rombongan Azwir Dainy Tara pada saat melakukan pertemuan dengan masyarakat sekitar Danau Sikarak, pertemuan ini dilakukan di Sumpur  Hotel Padang, Propinsi Sumatera Barat, Jumt (8/6) siang.  Tim Kunjungan Spesifik Panja Kawasan Danau memfokuskan pada 15 Danau prioritas di Indonesia, salahsatunya adalah Danau Singkarak.

Pertemuan yang diikuti 13 orang Walinagari di Kabupaten Solk dan Kabupaten Tanahdatar itu, juga dihadiri Dirut Operarional PLN Wilayah Barat Muhamad Harja Pahlawan beserta jajarannya, perwakilan Pemprof Sumbar, Sekda Tanah datar Muzawar M dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Solok.

Ketua Rombongan Azwir Dainy Tara mengatakan, pertemuan tersebut intinya membahas pngembangan potensi selingkar Danau Singkarak, dengan menyerap aspirasi terhadap berbagai potensi yang dimiliki Danau Singkarak untuk peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar Danau yang masuk 15 Danau kritis di Indonesia.

Azwir Dainy Tara menambahkan, Komisi VII DPR berkeinginan untuk bagaimana caranya masyarakat di sekitar Danau Singkarak bisa meningkatkan tarap hidup ekonominya di sector lain, bukan hanya bertumpu pada potensi yang ada di Danau.

Dikatkan, bahwa sudah saatnya pemerintah dan masyarakat sekitar  danau memkirkan untuk menggali berbagai bidang lain, karena seiring perkembangan masyarakat Danau Singkarak sudah tidak memadai lagi dijadikan sentra ekonomi masyarakat.

Azwir Dainy Tara juga mengemukakan, pembukaan jalan tembus Junjuang Siriah, Solok menuju Lubukminturun Padang, merupakan salah satu terobosan untuk menggali berbagai potensi pertanian yang belum digarap secara maksimal oleh masyarakat sekitar.

Anggota Komisi VII DPR M Ali Kastela dan Nur Yasin mengatakan, masalah penanganan 15 Danau Kritis di Indonsia, termasuk Danau Singkarak, DPR telah memanggil Menteri-Menteri yang terkait dengan masalah danau tersebut.

Karena itu, ditegaskan bahwa beberapa dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk masyarakat sekitar danau, sangat diperlukan untuk untuk pengembangan Danau Singkarak.

Sementara Anggota DPR Komisi VII yang lain Nazaruddin Keimas, selain perlunya partisipasi PLN, juga diperlukan partisipasi Pemerintah Kabupaten, selain terkait jalan sekitar danau, juga dibutuhkan perhatian dari Pemerintah Pusat. "Ini perlu dibahas dengan segera bersama dengan Komisi-Komisi yang terkait,"Ujarnya.

Azwir Dainy Tara juga berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat, terutama kesejumlah menteri terkait, karena potensi Danau Singkarak hrus dikelola sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat, dengan memprtimbangkan aspek lingkungan.

Sementara Dirup PLN Wilayah Barat Indonesia, Muhamad Harja Pahlawan menjanjikan bahwa PLN akan melakukan kajian untuk lebih meningkatkan alokasi SCR untuk kawasan Danau Singkarak.

Didalam pertemuan tersebut Dirut Operasional Wilayah Barat M Harja Pahlawan meminta, kepada masyarakat tentang data yang kongkrit tentang sejumlah anak berprestasi dan hasil data tersebut segera diberikan kepada PLN untuk dibantu beasiswanya. (Spy).foto:sp/parle

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...